INDONESIA – Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Tulungagung melantik 270 pengawas tingkat kabupaten dan desa, Senin (7/2/2023) kemarin.

Bupati Tulungagung hadir dalam kegiatan yang digelar di sebuah gedung di Jalan Wr Supratman itu.

Selain bupati, hadir pula tamu undangan lainnya yang terdiri dari Forkopimda dan beberapa kepala dinas di lingkungan Pemkab Tulungagung.

Dalam sambutannya, Bupati Tulungagung menyampaikan rasa bangganya terhadap pejabat dari tingkat pilkada yang diangkat dan diambil sumpah jabatannya.

Agenda pelantikan dipimpin oleh masing-masing pimpinan Panwascam yang merupakan kepanjangan dari Bawaslu Kabupaten.

“Mereka yang dikukuhkan hari ini sebagai pengawas tingkat kecamatan dan desa berada di garda terdepan dalam memantau tahapan pilkada serentak yang selanjutnya akan ditetapkan pada pesta demokrasi 2024,” kata Maryoto.

Ia yakin dan berharap dengan terbentuknya pengawas hingga tingkat desa dapat mencegah terjadinya pelanggaran pemilu.

“Pengawasan level penting dengan harapan proses demokrasi ini berjalan sesuai level yang diatur aturan pemilu,” ujarnya.

Kunci keberhasilan pilkada, lanjut Maryoto, terletak pada kerja keras dan keikhlasan penyelenggara.

“Komunikasi dan sinergi adalah hal yang harus dibenahi, saat menjalankan tugas di lapangan jangan menolak hal-hal yang tidak disepakati,” kata Maryoto.

Sebagai orang nomor satu di jajaran Pemkab Tulungagung, dia mengapresiasi kesungguhan semua pihak dalam mensukseskan pesta demokrasi 2024 mendatang.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Fayakun Tulungagung mengaku bangga atas dukungan tersebut dan mengapresiasi apa yang disampaikan Maryoto Birowo.

“Kita dukung apa yang diperintahkan bupati benar-benar bisa dilaksanakan sehingga kalau dipaksakan merasa lelah dan sebagainya. Kata kuncinya adalah melayani masyarakat,” ujarnya.

Sebagai lembaga pengawas, Fayakun mengatakan Panwaslu memiliki tantangan dan risiko yang besar dalam menjalankan tugasnya.

“Kalau ada resiko, dan itu masih berkaitan dengan tugas dan fungsi, maka kalau saya harus berhadapan dengan masalah hukum, saya jamin akan memberikan bantuan,” ujarnya.

Ia berpesan kepada seluruh pengawas pemilu agar menjalankan tugasnya secara profesional. Jika pelanggaran yang dilakukan pengawas di luar tugas pokok dan fungsinya, menurut dia, itu adalah urusan pribadi.

“Ingat, kalau tidak ada kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi, itu ranah personalnya. Jadi harus tegas dan profesional dalam menjalankan tugas pengawasannya,” pungkasnya.

Dari jumlah pejabat yang dilantik di Kabupaten Tulungagung, 80 persen di antaranya adalah generasi milenial atau generasi muda.

You May Also Like

DPRD Surabaya Dorong Pemkot Optimalkan Akses Pelatihan dan Permodalan untuk UMKM

Anggota Komisi B DPRD Surabaya, Riswanto INDONESIA – Riswanto Anggota Komisi B…

DPMPTSP Kota Kediri Diserbu Ratusan Pengurus NIB RBA

INDONESIA – Sejak diumumkan Walikota Kediri bahwa bantuan modal usaha yang bersumber…

Kepatuhan Perusahaan Daftarkan Pekerjanya pada BPJS Terus Dievaluasi Pemkab Malang

Ilustrasi buruh pabrik (Foto: Riski Wijaya/Malang TIMES). INDONESIA – HM Bupati Malang.…

Patok dan Materai, Biasanya Jadi Salah Satu Masalah Pembiayaan PTSL

Wakil Bupati Malang Didik Gatot Subroto (Foto: Istimewa). INDONESIA – Pemerintah Kabupaten…