INDONESIA – HM Bupati Malang. Sanusi memastikan keselamatan pekerja di Kabupaten Malang menjadi salah satu prioritas. Salah satunya adalah dengan memastikan karyawan yang ada memiliki asuransi ketenagakerjaan.
Hal ini pun mendapat apresiasi dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jatim. Untuk itu, Pemkab Malang berkomitmen untuk terus membenahinya.
“Setiap pegawai harus mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial),” kata Sanusi.
Untuk memastikan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Malang juga terus melakukan evaluasi terhadap perusahaan-perusahaan yang ada di Kabupaten Malang. Terkait kepatuhannya, ia mendaftarkan karyawannya di BPJS Ketenagakerjaan.
“Kepatuhan perusahaan terus dinilai oleh Dinas Tenaga Kerja, tapi mayoritas sudah ada (BPJS Ketenagakerjaan),” jelas Sanusi.
Sedangkan untuk BPJS, berdasarkan data yang dihimpun, jika total anggaran yang dialokasikan Pemkab Malang untuk hal tersebut mencapai Rp 88 miliar. Dalam hal ini ditujukan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat miskin.
Ini dialokasikan melalui program penerima bantuan iuran daerah (PBID). Pada tahun 2022, tercatat jumlah peserta penerima PBID sebanyak 179.450 jiwa
Sedangkan pada tahun 2023 diperkirakan akan terjadi peningkatan jumlah penerima PBID. Dan jika jumlah itu diambil secara keseluruhan, diharapkan penerima PBID bertambah menjadi 194.691 jiwa
Berita utama Kepatuhan Perusahaan yang Mendaftarkan Pekerjanya ke BPJS Terus Dievaluasi Pemerintah Kabupaten Malang.
Dapatkan pembaruan berita terpilih Dan berita terkini setiap hari dari JatimTIMES.com. Yuk gabung Grup Telegram, caranya klik link JatimTIMES Telegram, lalu bergabung. Anda harus menginstal aplikasi Telegram terlebih dahulu di ponsel Anda.
