INDONESIA- Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas menyampaikan apresiasinya kepada Kota Mojokerto yang berhasil menjaga prevalensi stunting di bawah rata-rata regional dan nasional. Hal itu disampaikannya saat sidak pelayanan publik di Pusat Perbelanjaan Pelayanan Publik (MPP) Gajah Mada.
“Kami ditugasi oleh Presiden untuk memberdayakan tata kelola birokrasi dalam mengatasi masalah stunting, termasuk dengan sentuhan digital. Makanya banyak kabupaten yang sekarang menerapkan skema digital untuk mengatasi masalah stunting, terutama untuk memantau tumbuh kembang anak,” jelasnya, Senin (6/2/2023).
Di tingkat nasional, sesuai arahan Presiden Joko Widodo, prevalensi stunting ditargetkan turun menjadi 14 persen pada tahun 2024; dari posisi 2022 sebesar 21,6 persen. Sementara di Kota Mojokerto, berdasarkan Survei Status Gizi Indonesia (SSGI), prevalensi pendek hingga 2022 sebesar 8,4 persen, di bawah rata-rata nasional 21,6 persen dan di Provinsi Jawa Timur 19,2 persen.
“Prestasi ini harus terus ditingkatkan. Penguatan kerjasama, termasuk Forkopimda harus bergandengan tangan dalam program bersama stunting dan kemiskinan,” kata Anas.
Menurutnya, selain mampu menekan angka stagnasi, Kota Mojokerto juga berhasil mencatatkan prestasi membanggakan selama beberapa tahun terakhir. Pemkot Mojokerto terus melakukan berbagai inovasi terutama dalam mengatasi masalah stunting.
Diantara yang menjadi perhatian Anas adalah program Gempa Genting (Segenggam Sampah Gawe mandek). Melalui program ini, warga dapat memanfaatkan sampah organik rumah tangga sebagai makanan ulat.
Kemudian belatung tersebut dijadikan pakan ikan budidaya warga. Hasil budidaya ikan tersebut kemudian dibagikan kepada warga yang memiliki anak kerdil untuk makan.
Diakui Anas, program ini berdampak terus menerus. Alasannya bukan hanya untuk mengatasi masalah stagnasi, tapi juga untuk meningkatkan kualitas pengelolaan sampah di kota.
“Kinerja Kota Mojokerto cukup menggembirakan dalam beberapa tahun terakhir. Inovasinya juga terus berkembang,” kata mantan Kepala Badan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) ini.
Ke depan, Anas mengajak Pemkot Mojokerto berintegrasi dengan MPP Digital. Hal ini bertujuan untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses layanan pemerintah.
“Kedepannya kita buat MPP Digital, salah satu kelebihannya adalah skema single sign-on akan digunakan untuk semua lini layanan publik, dimana warga dapat mengakses sumber daya di semua layanan hanya dengan menggunakan satu akun pengguna. Sehingga lebih mudah mengakses layanan yang banyak dan heterogen di negeri ini,” pungkasnya.
Dalam sidak tersebut, Wali Kota Mojokerto Ika Puspitasari juga hadir. Selain itu, Forkopimda Mojokerto Kota juga hadir.
