Patok dan Materai, Biasanya Jadi Salah Satu Masalah Pembiayaan PTSL

INDONESIA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Malang terus berupaya memastikan sebidang tanah yang statusnya dimiliki masyarakat bisa segera dikukuhkan. Salah satu cara yang dapat dilakukan secara optimal adalah melalui program Pendaftaran Tanah Sistematis Menyeluruh (PTSL).

Namun sayangnya, menurut Wakil Bupati (Wabup) Malang Didik Gatot Subroto, masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya. Salah satunya berkaitan dengan biaya.

Masih ada yang beranggapan bahwa iuran yang dibayarkan masyarakat untuk kepentingan panitia penyelenggara PTSL di masing-masing desa.

“Masalah yang sering dihadapi adalah terkait pendanaan. Karena biaya Rp 150 ribu oleh pemerintah (melalui APBN) jelas tidak cukup,” ujar Didik belum lama ini.

Menurut Didik, total biaya pengelolaan PTSL berbeda untuk setiap bidang tanah. Hal ini disebabkan adanya perbedaan kondisi bidang tanah yang akan didaftarkan. Apakah itu wilayah atau keadaan geografis.

“Itu karena belum termasuk biaya patok, jadi masalah. Untuk tanah datar cukup empat patok, untuk tanah berbentuk limas kita butuh lebih. Patok itu bagian dari masalah,” jelas Didik.

Selain itu, masalah lain adalah materai yang biasanya diperlukan untuk keperluan administratif. Kebutuhan akan materi yang lebih banyak biasanya untuk situasi tertentu. Seperti tanah dengan latar belakang heritage.

“Apalagi kalau tanahnya terkait dengan waris atau hak waris. Kemudian persyaratan materai cukup banyak. Kemudian ada beberapa tingkatan sampai 3. Persyaratan itu belum tertangkap oleh pemerintah pusat,” jelas Didik.

Menurutnya, hal ini sering menimbulkan kesalahpahaman. Terutama antara panitia pelaksana PTSL di masing-masing desa dengan masyarakat yang ingin mendaftarkan bidang tanahnya.

“Jadi kalau ada tambahan pembayaran Rp 200.000 atau Rp 300.000 itu bukan untuk panitia, tapi untuk kepentingan pemohon sendiri,” tambah Didik.