INDONESIA – Walikota Malang Sutiaji telah berkoordinasi dan berkomunikasi secara intensif dengan pemerintah pusat terkait pembangunan Pasar Besar yang berada di bawah pengelolaan PT Matahari Putra Prima (MPP) Tbk selama kurang lebih 18 tahun.
Orang nomor satu di Pemerintah Kota (Pemkot) Malang itu juga menginstruksikan Dinas Koperasi, Industri dan Perdagangan (Diskopindag) Kota Malang untuk segera berkoordinasi dan meminta rekomendasi dari Kementerian Perdagangan RI.
“(Masalah pengelolaan) Pasar Besar sudah clear, Alhamdulillah. Kami minta Diskopindag segera meminta rekomendasi dari Kemendag. Saya juga minta Asisten 2 untuk transfer ke Kemen PU dan sudah kita panggil Kemenkeu, semoga (Pasaran Besar) bisa dibangun tahun 2023,” kata Sutiaji.
Alumni UIN Maliki Malang (dulu IAIN Malang) ini mengatakan, komunikasi dan koordinasi intensif dengan Kementerian Keuangan RI agar anggaran pembangunan Pasar Besar bisa masuk dalam pembahasan perubahan Pendapatan Nasional. dan Anggaran Belanja (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2023.
“Doakan minimal jelas (soal kelola Pasar Besar), LO (Pendapat Hukum) jelas, APBD bisa mengawal kalau ada keterlambatan,” terang Sutiaji.
Pihaknya berharap pembangunan Pasar Besar bisa dilaksanakan pada 2023 dengan dana APBD Perubahan APBD 2023 dan kesiapan APBD Perubahan APBD Kota Malang 2023 jika terjadi penundaan. proses membangun pasar yang besar.
Kemudian, setelah tahap pembangunan Pasar Besar selesai, Sutiaji meminta agar bangunan Pasar Besar diperuntukkan bagi perumahan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kota Malang. Hal ini sejalan dengan komitmen Sutiaji untuk terus mengembangkan UKM di Kota Malang dan meningkatkan perekonomian di Kota Malang.
Selanjutnya, setelah masalah pengelolaan dan pengembangan Pasar Besar terselesaikan, pihaknya bisa fokus menyelesaikan pekerjaan pembangunan lainnya. Sehingga masyarakat dapat dengan nyaman menikmati fasilitas yang telah dibangun oleh Pemkot Malang.
“Tinggal beberapa pasar lagi insyaallah mudah-mudahan akhir semester ini bisa diselesaikan. Ada dua, Pasar Blimbing dan Pasar Gadang. Selain itu, agenda jacking juga akan kita percepat. Dengan bantuan KPK,” kata Sutiaji.
