INDONESIA– Panggung Pilkada 2024 semakin ramai, Bawaslu Kabupaten Blitar menyatukan seluruh jajaran pengawas adhoc hingga ke tingkat desa untuk mengawal semua tahapan agar aturannya akurat.
Teranyar, sebanyak 248 Panitia Pengawas Desa/PKD se-Kabupaten Blitar penyelenggara Pilkada 2024 dilantik dan dilantik serentak oleh Panwaslu Kecamatan di Balai Kampung Coklat, Senin (6/2/2023). .
Dalam acara tersebut, Pimpinan dan Anggota Bawaslu Kabupaten Blitar menyaksikan 22 Pimpinan Panwaslu Kabupaten mengambil sumpah PKD. Hadir dalam kegiatan tersebut Bupati Blitar Rini Syarifah, Forkopimda, Ketua KPU, Kepala Bakesbangpol, Forkopimcam, serta para kepala desa dan lurah se-Kabupaten Blitar.
Ketua Bawaslu Kabupaten Blitar Abdul Hakam Sholahuddin mengatakan, sederet tugas menunggu PKD baru yang ditetapkan Panwaslu kecamatan.
“Tugasnya adalah mengawasi semua tingkat pemilu dan mencegah terjadinya politik uang. Agenda terdekat adalah langsung mengawal jalur KPU di desanya, yakni mengawal pembentukan Pantarlih,” kata Hakam.
Hakam menambahkan, tidak hanya mengawal pembentukan Pantarlih, PKD juga mengawal secara ketat pemutakhiran data pemilih sehingga tercipta data yang akurat, terkini dan lengkap.
“Dengan usaha dan kerja keras, saya optimistis PKD akan berfungsi maksimal. Sehingga pengawasan pemutakhiran data pemilih berjalan maksimal dan tercipta data yang akurat, mutakhir, dan lengkap,” ujar Hakam.
Dalam kesempatan yang sama, Bupati Blitar Rini Syarifah mengucapkan selamat kepada 248 PKD yang telah dilantik. Rini berharap PKD dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
“Mari sama-sama kita jaga, semoga ada pemilu yang adil dan sehat,” kata bupati yang biasa disapa Mak Rini ini.
Usai pengangkatan dan pengambilan Sumpah Panwaslu Pengawas Desa, dilakukan penyuluhan tugas pokok dan fungsi PKD oleh Komisioner Bawaslu Kabupaten Blitar.
Materi diisi oleh Koordinator Bidang Pencegahan Partisipasi Masyarakat dan Humas (Cordiv) Priya Hari Santosa, Bidang Hukum dan Penyelesaian Sengketa Nur Mustofa, Bidang Penanganan Pelanggaran Data dan Informasi Arif Syarwani, dan Bidang SDM dan Organisasi Nur Ida Fitria.
Sebanyak 248 PKD yang diangkat dengan komposisi 150 pengawas laki-laki dan 98 pengawas perempuan. Secara persentase, jumlah pengawas perempuan mencapai 39,52 persen, melebihi kuota minimal perempuan.
