WAKTU JATIM – Ketua MPR RI Bambang Soesatyo alias Bamsoet menanggapi usulan perpanjangan masa jabatan Presiden Joko Widodo alias Jokowi dan penundaan Pemilihan Umum (Pemilu) 2024.
Usulan sebelumnya datang dari seorang politikus dari partai politik yang mengatakan siap mengagendakan Sidang Istimewa MPR untuk merealisasikan hal tersebut.
Baca Juga:
Masih Cintai Kota Mojokerto, Ning Ita Tak Mau Pindah ke Daerah Lain di Pilkada 2024
Ketua MPR itu mengatakan menggelar sidang istimewa itu tidak mudah. Bamsoet kemudian mengatakan, penundaan itu tergantung partai politik di parlemen.
“Mekanisme sidang khusus itu tidak mudah. Ya, itu sangat tergantung pada partai politik di parlemen ini. Saya pegang palu saja,” kata Bamsoet di kompleks DPR, Jakarta, Minggu (5/2/2023).
Bamsoet kemudian mengatakan bahwa semua keputusan ada di partai politik tertinggi dan dia menolak menjawab ketika ditanya tentang pendapatnya. “Ya tanya ke ketua parpol,” ujarnya.
Sebelumnya pada Rabu (1/2/2023), Menko Polhukam Mahfud MD merujuk pada mosi tersebut. Di hadapan para pejabat eselon Lemhannas, Mahfud menegaskan pemerintah telah menyiapkan persyaratan untuk Pemilu 2024.
Meski begitu, dia mengatakan pemerintah tidak bisa menghalangi aspirasi untuk menunda pemilu atau memperpanjang masa jabatan presiden hingga 2024.
“Dari pemerintah sudah jelas. Itu kemudian ada pemikiran lain, saya katakan mereka di luar pemerintah. Dan benar. Kami tidak bisa memblokir jika ketua partai politik. Kelompok masyarakat tertentu mengatakan bahwa wacana itu harus diperluas. Itu ya tidak melanggar,” kata Mahfud.
Di kesempatan terpisah, Mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana mengatakan, Mahfud sempat bercerita bahwa ada politikus yang menemuinya. Seorang politikus dari salah satu partai politik mengatakan siap mengagendakan Sidang Istimewa MPR.
Raptai kedua berlangsung pada Rabu, 25 Januari 2023 di kediaman Mahfud. “Sekaligus melakukan perpanjangan sekaligus pilpres agar pemilu 2024 tidak diperlukan lagi,” kata Denny menceritakan apa yang dikatakan Mahfud saat itu.
Sementara itu, Wakil Ketua DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman mengatakan usulan itu sebenarnya datang dari Jokowi sendiri. Ia kemudian menilai Jokowi menggunakan orang-orang di lingkungan Istana untuk menyuarakan hal tersebut.
Baca Juga:
Sekali lagi, Moreno Suprapto membuka kemungkinan maju sebagai Wali Kota Malang
“Pak Jokowi mau memperpanjang masa jabatannya, tapi yang lain disuruh bicara. Itu kehendak Pak Jokowi melalui tangan kanannya di pemerintahan,” kata Benny, Minggu (5/2/2023).
Benny kemudian mengatakan beberapa petinggi partai politik mendukung gagasan itu. Petinggi partai itu antara lain Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar alias Cak Imin, Ketua Umum Partai Golkar yang juga Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Ketua Umum Partai Amanat Nasional. (PAN) yang kini menjadi Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan.
“Demokrat tahu bahwa ini adalah keinginan Presiden Jokowi dan disampaikan melalui tangan kanannya baik di partai politik maupun di pemerintahan. Itu ketua Golkar, PAN, PKB, berapa kali? Itu keinginan Istana,” kata Benny.
Benny pun menilai, dukungan terhadap isu ini dilakukan para politisi yang mencari muka dengan mengambil tindakan asal senang alias ABS.
Benny kemudian mengatakan, hal yang sama pernah terjadi pada era Soekarno. Benny kemudian mengungkapkan aspirasi tersebut wajar karena Indonesia adalah negara demokrasi.
“Bukan baru sekarang ada (usulan perpanjangan masa jabatan presiden). Selama tidak melanggar konstitusi, kalau aspirasi, itu wajar. Ini adalah negara demokrasi, kebebasan berbicara,” katanya.
