Indonesia – Plt Menteri Komunikasi dan Informatika (PLT Menkominfo) Mahfud MD membenarkan bahwa belum ada posisi Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo) yang dibahas beberapa bulan lalu.
“Tidak ada Wamen,” kata Mahfud saat meninggalkan ruang pers Kementerian Komunikasi dan Informatika, Selasa (23/5/2023).
Dalam jumpa pers tersebut, Mahfud yang baru saja dilantik sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika menyatakan pihaknya sedang berupaya menyelesaikan program kerja yang ditinggalkan Menkominfo Johnny G Plate usai ditetapkan sebagai tersangka BTS 4G. . kasus korupsi BAKTI.
“Kita coba saja, nanti kita lihat kemungkinannya, sejauh mana yang bisa kita lakukan dari sumber daya yang ada,” katanya.
Dia menilai Kementerian Komunikasi dan Informatika memiliki banyak proyek hingga saat ini, meski proyek pembangunan BTS 4G bermasalah.
Meski begitu, Mahfud memastikan proyek Kominfo yang sedang berjalan tetap berlanjut.
“Agar yang lain berjalan dan mungkin nanti bisa ditata kembali agar proyek yang sudah ada dan bermasalah tetap berjalan,” ujarnya.
Sebagai informasi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah mengukuhkan Peraturan Presiden RI No. 22 Tahun 2023 (Perpres 22/2023) tentang Kementerian Komunikasi dan Informatika pada 17 April 2023.
Dalam Pasal 2 Ayat 1 Perpres 22 Tahun 2023 tertulis bahwa Kementerian Informasi dan Komunikasi dapat dibantu oleh Wakil Menteri sesuai dengan penunjukan Presiden.
Lebih jelasnya, berikut bunyi Pasal 2 Ayat 1-5 Perpres 22 Tahun 2023 tentang Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika:
- Dalam memimpin Kementerian Komunikasi dan Informatika, Menteri dapat dibantu oleh Wakil Menteri yang diangkat oleh Presiden.
- Wakil Menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden.
- Wakil Menteri berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri.
- Wakil Menteri mempunyai tugas membantu Menteri dalam memimpin penyelenggaraan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
- Ruang lingkup tugas Wakil Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
A. membantu Menteri dalam merumuskan dan/atau melaksanakan kebijakan Kementerian Komunikasi dan Informatika; Dan
B. membantu Menteri dalam mengkoordinasikan pencapaian kebijakan strategis lintas unit organisasi Jabatan Pimpinan Tinggi Madya atau Eselon I di lingkungan Kementerian Komunikasi dan Informatika.
