Indonesia – Kasus korupsi proyek pembangunan BAKTI 4G menjadi salah satu kasus utama yang ditangani KPK. Setelah melalui berbagai proses penyidikan, KPK akhirnya menunjuk Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate.
Peran Johnny G Plate sebagai salah satu pemangku kepentingan di Kementerian Komunikasi dan Informatika dan mengetahui secara mendalam aliran dana proyek ini kembali mencoreng nama baik pemerintah Indonesia.
Nilai proyek ini tidak main-main, mencapai Rp 8 triliun dan saat ini masih dalam penyelidikan KPK untuk mencari fakta lain dibalik kegagalan proyek ini. Selain tower BTS yang spesifikasinya tidak sesuai, jumlah unit tower yang dibangun juga tidak sesuai dengan laporan keuangan yang diberikan.
Proyek menara BTS sendiri dilakukan untuk mendukung perkembangan teknologi dan jaringan di berbagai daerah di Indonesia, khususnya daerah terpencil.
Lantas, apa sebenarnya fungsi utama dari BTS ini?
fungsi BTS
Base Transceiver Station atau BTS adalah salah satu fasilitas telekomunikasi nirkabel yang digunakan sebagai alat komunikasi antara jaringan dan perangkat. Secara fungsional, BTS ini berfungsi untuk mendukung komunikasi seluler.
Seperti namanya, BTS ini memiliki fungsi untuk mengirimkan paket data dalam bentuk apapun dengan komunikasi seluler ke unit pengirim atau unit penerima. Selain itu, BTS ini juga dapat menangkap sinyal seluler yang digunakan pada berbagai perangkat seperti ponsel untuk diteruskan ke perangkat tujuan nantinya.
Sistem pemancar pada BTS sendiri dapat mencakup area tertentu. Biasanya, komunikasi antara satu menara BTS dengan menara lainnya harus disesuaikan dengan kondisi geografis atau kondisi lapangan, untuk menghindari gangguan pada saat pengiriman data.
Program pemerintah dalam memberikan layanan internet terbaik kepada masyarakat juga telah dilimpahkan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika sebagai lembaga resmi dalam pengawasan layanan telekomunikasi di Indonesia.
Namun, proyek 4G BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan target membangun 1.000 menara BTS di berbagai wilayah di Indonesia termasuk kawasan 3T mengalami penundaan dan tergolong proyek gagal karena dana proyek musnah bersama.
Apalagi, proyek ini awalnya disebut-sebut sebagai salah satu proyek besar dalam rangka pengembangan sumber daya manusia di Indonesia melalui pengembangan jaringan agar dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.
